Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Rakyat Asli Kalimantan, Syekh Mas'ud Husain Al Hasani meminta pejabat Kaltim hentikan tuntutan Otsus (Susylo Asmalyah/ANTARA Kaltim)
Hentikan saja tuntutan Otsus tersebut, tapi bagaimana meminta peningkatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk kesejahteraan rakyat,"
Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Rakyat Asli Kalimantan (DPP Perak), Syekh Mas`ud Husain Al Hasani mengharapkan agar beberapa pejabat di Kalimantan Timur (Kaltim) menghentikan tuntutan daerah Otonomi Khusus (Otsus).
"Hentikan saja tuntutan Otsus tersebut, tapi bagaimana meminta peningkatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk kesejahteraan rakyat," kata Mas`ud di Balikpapan, Rabu.
Masyarakat di Kaltim lebih membutuhkan perumahan yang layak huni, kesehatan, pendidikan dan transportasi berupa jalan arteri bukan jalan tol, katanya.
"Otsus itu kalau daerah kita mengalami kekurangan, sementara dana kita banyak yang tidak terserap, dimana silpanya saja masih sekitar 40 persen," kata Mas`ud.
Perak juga tidak setuju adanya unjuk rasa yang sampai menutup kantor Gubernur Kaltim dengan kain hitam, dalam menyampaikan sebaiknya jangan emosi tetapi elegan serta tidak menggunakan cara anarkis, katanya.
"Kalau menuntut Otsus, kami tidak mau adanya perpecahan. Sumber daya alam (SDA) kita yang katanya banyak dikuasai oleh orang luar daerah, itu karena pimpinan daerah sendiri yang memberikan izin. Ini karena dalam memimpin salah asuh pemimpin daerahnya," kata Mas`ud.
Sebaiknya kalau mau melakukan tuntutan Otsus untuk Kaltim ini harus disiapkan dulu kajiannya. Dan berpikir matang sebelum melakukan tindakan tersebut, katanya.
"Kita bersikap kontra terhadap tuntutan Otsus ini, karena tidak ingin adanya perpecahan dengan seluruh masyarakat di Kalimantan dan kita tetap NKRI. Pro dan kontra dalam bersikap terkait Otsus ini sah saja, ini negara demokrasi," kata Mas`ud. (*)
"Hentikan saja tuntutan Otsus tersebut, tapi bagaimana meminta peningkatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk kesejahteraan rakyat," kata Mas`ud di Balikpapan, Rabu.
Masyarakat di Kaltim lebih membutuhkan perumahan yang layak huni, kesehatan, pendidikan dan transportasi berupa jalan arteri bukan jalan tol, katanya.
"Otsus itu kalau daerah kita mengalami kekurangan, sementara dana kita banyak yang tidak terserap, dimana silpanya saja masih sekitar 40 persen," kata Mas`ud.
Perak juga tidak setuju adanya unjuk rasa yang sampai menutup kantor Gubernur Kaltim dengan kain hitam, dalam menyampaikan sebaiknya jangan emosi tetapi elegan serta tidak menggunakan cara anarkis, katanya.
"Kalau menuntut Otsus, kami tidak mau adanya perpecahan. Sumber daya alam (SDA) kita yang katanya banyak dikuasai oleh orang luar daerah, itu karena pimpinan daerah sendiri yang memberikan izin. Ini karena dalam memimpin salah asuh pemimpin daerahnya," kata Mas`ud.
Sebaiknya kalau mau melakukan tuntutan Otsus untuk Kaltim ini harus disiapkan dulu kajiannya. Dan berpikir matang sebelum melakukan tindakan tersebut, katanya.
"Kita bersikap kontra terhadap tuntutan Otsus ini, karena tidak ingin adanya perpecahan dengan seluruh masyarakat di Kalimantan dan kita tetap NKRI. Pro dan kontra dalam bersikap terkait Otsus ini sah saja, ini negara demokrasi," kata Mas`ud. (*)
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2015
