Sabtu, 26 September 2015
Senin, 07 September 2015
Jangan Takabur Dengan Uang
Ilustrasi
Oleh: KH.Syekh Mas'ud
Husain Al-Hasani
Ketua Umum DPP
Perhimpunan Rakyat Asli Kalimantan
MARAKNYA praktik politik uang dalam proses Pilkada Balikpapan
membuat kita prihatin. Hal ini menjadikan uang seolah-olah segala-galanya dan
calon yang memiliki uang paling banyak dengan sombongnya merasa bakal
memenangkan Pilkada.
Uang bukan segalanya dan bukan poin terpenting dalam memenangkan
pertarungan pemilihan kepala daerah.
Tidak benar kata orang, bahwa untuk menang pilkada harus punya
dana besar. Mereka yang menggunakan uang banyak untuk meraih perolehan suara
adalah orang yang tidak mengerti manajemen politik, dan tidak paham kekuasaan
Allah SWT.
Ada poin penting sebagai struktur dasar utama dalam meraih
dukungan masyarakat pada pilkada di Balikpapan yang rencananya akan digelar 9
Desember 2015. Poin-poin penting ini berupa jaringan yang harus saling mendukung,
bersinergi dan hidup secara simultan. Jaringan yang harus dihidupkan yakni
jaringan tradisional dan keluarga.
Selanjutnya, jaringan emosional, seperti teman satu sekolah,
satu kantor, tetangga satu tempat tinggal maupun teman seorganisasi. Tidak hanya
teman secara sosial, teman secara kedekatan ekonomi dan politik pun juga harus
digerakkan.
Poin lainnya adalah kepentingan, yakni jaringan terhadap orang-orang yang memangku dan memiliki kepentingan terhadap Kota Balikpapan. Keempat adalah jaringan kekuatan dan kekuasaan, baik kekuatan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Empat poin penting tersebut harus dipadukan dengan pendekatan terhadap media massa dan tokoh berpengaruh sebagai penghubung calon dengan masyarakat.
Kalau memang ingin menang dalam Pilkada, maka para calon ini harus segera melakukan kerja sama dan merangkul tokoh-tokoh yang memiliki kharismatik dan pengikut yang fanatik, karena mereka inilah yang memiliki suara yang signifikan untuk membantu kemenangan pasangan dan doa-doa mereka inilah yang tulus dan cepat dikabulkan oleh Allah SWT.
Pemilik sejati sebuah kekuasaan (power) hanyalah Allah swt. Firman Allah dalam Al Quran: "Katakanlah, Ya Allah Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu." ( QS.Ali Imran: 26).
Betapapun besar kekuasaan seorang raja, Presiden yang diberikan oleh Allah, bagi-Nya sangat mudah untuk mencabutnya. Betapa banyak kita lihat para penguasa yang memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas, dan diwariskan kepada anak cucunya, begitu ia mendapat jeweran Tuhan langsung jatuh tersungkur. (*)
Penulis: tribunkaltim
Editor: Amalia Husnul Arofiati
Sumber: Tribun Kaltim
Jumat, 28 Agustus 2015
Kamis, 22 Januari 2015
Perak Minta Dihentikan Tuntutan Otsus Kaltim
Pewarta: Susylo Asmalyah
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Rakyat Asli Kalimantan, Syekh Mas'ud Husain Al Hasani meminta pejabat Kaltim hentikan tuntutan Otsus (Susylo Asmalyah/ANTARA Kaltim)
Hentikan saja tuntutan Otsus tersebut, tapi bagaimana meminta peningkatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk kesejahteraan rakyat,"
Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Rakyat Asli Kalimantan (DPP Perak), Syekh Mas`ud Husain Al Hasani mengharapkan agar beberapa pejabat di Kalimantan Timur (Kaltim) menghentikan tuntutan daerah Otonomi Khusus (Otsus).
"Hentikan saja tuntutan Otsus tersebut, tapi bagaimana meminta peningkatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk kesejahteraan rakyat," kata Mas`ud di Balikpapan, Rabu.
Masyarakat di Kaltim lebih membutuhkan perumahan yang layak huni, kesehatan, pendidikan dan transportasi berupa jalan arteri bukan jalan tol, katanya.
"Otsus itu kalau daerah kita mengalami kekurangan, sementara dana kita banyak yang tidak terserap, dimana silpanya saja masih sekitar 40 persen," kata Mas`ud.
Perak juga tidak setuju adanya unjuk rasa yang sampai menutup kantor Gubernur Kaltim dengan kain hitam, dalam menyampaikan sebaiknya jangan emosi tetapi elegan serta tidak menggunakan cara anarkis, katanya.
"Kalau menuntut Otsus, kami tidak mau adanya perpecahan. Sumber daya alam (SDA) kita yang katanya banyak dikuasai oleh orang luar daerah, itu karena pimpinan daerah sendiri yang memberikan izin. Ini karena dalam memimpin salah asuh pemimpin daerahnya," kata Mas`ud.
Sebaiknya kalau mau melakukan tuntutan Otsus untuk Kaltim ini harus disiapkan dulu kajiannya. Dan berpikir matang sebelum melakukan tindakan tersebut, katanya.
"Kita bersikap kontra terhadap tuntutan Otsus ini, karena tidak ingin adanya perpecahan dengan seluruh masyarakat di Kalimantan dan kita tetap NKRI. Pro dan kontra dalam bersikap terkait Otsus ini sah saja, ini negara demokrasi," kata Mas`ud. (*)
"Hentikan saja tuntutan Otsus tersebut, tapi bagaimana meminta peningkatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kaltim untuk kesejahteraan rakyat," kata Mas`ud di Balikpapan, Rabu.
Masyarakat di Kaltim lebih membutuhkan perumahan yang layak huni, kesehatan, pendidikan dan transportasi berupa jalan arteri bukan jalan tol, katanya.
"Otsus itu kalau daerah kita mengalami kekurangan, sementara dana kita banyak yang tidak terserap, dimana silpanya saja masih sekitar 40 persen," kata Mas`ud.
Perak juga tidak setuju adanya unjuk rasa yang sampai menutup kantor Gubernur Kaltim dengan kain hitam, dalam menyampaikan sebaiknya jangan emosi tetapi elegan serta tidak menggunakan cara anarkis, katanya.
"Kalau menuntut Otsus, kami tidak mau adanya perpecahan. Sumber daya alam (SDA) kita yang katanya banyak dikuasai oleh orang luar daerah, itu karena pimpinan daerah sendiri yang memberikan izin. Ini karena dalam memimpin salah asuh pemimpin daerahnya," kata Mas`ud.
Sebaiknya kalau mau melakukan tuntutan Otsus untuk Kaltim ini harus disiapkan dulu kajiannya. Dan berpikir matang sebelum melakukan tindakan tersebut, katanya.
"Kita bersikap kontra terhadap tuntutan Otsus ini, karena tidak ingin adanya perpecahan dengan seluruh masyarakat di Kalimantan dan kita tetap NKRI. Pro dan kontra dalam bersikap terkait Otsus ini sah saja, ini negara demokrasi," kata Mas`ud. (*)
Editor: Amirullah
COPYRIGHT © ANTARA 2015
Langganan:
Komentar (Atom)
